Tata Cara Penyusunan dan Verifikasi LPJ Bendahara Pengeluaran PDF Print E-mail
Written by administrator   
Tuesday, 10 April 2012 18:13

Sebagai kegiatan rutin mingguan  KPPN Jambi ,pada tanggal 29 Maret 2012  diadakan kegiatan GKM dengan pembicara adalah Zulkifli dan moderator Joko S.Rindani. Materi yang dibawakan oleh  teman-teman Seksi  Verifikasi  dan  Akuntansi  menyampaikan  materi  Tata Cara Penyusunan dan  Verifikasi  LPJ  Bendahara  Pengeluaran sebagaimana diamanatkan dalam  Peraturan Dirjen  Perbendaharaan  no: Per-47/PB/2009 tentang Petunjuk Penatausahaan  dan Penyusunan  Laporan Pertanggungjawaban  Bendahara  Kementerian Negara dan Lembaga,  yang merupakan salah satu SOP yang dibebankan   kepada Seksi Vera, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan  tentang  Perubahan atas  Keputusan  Direktur Jenderal  Perbendaharaan  Nomor Kep-185/PB/2010 tentang SOP di Lingkungan Instansi Vertikal  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan.

Substansi paling mendasar dari LPJ Bendahara adalah pembukuan bendahara itu sendiri. Tanpa pembukuan yang tertib dan teratur maka penyusunan LPJ dapat menjadi tidak akurat. Pembukuan bendahara. Sebagai pondasi penyusunan LPJ Bendahara  maka  peningkatan pemahaman bendahara terhadap pembukuan harus diupayakan secara konsisten. Dalam prakteknya banyak bendahara yang masih membukukan secara manual, hanya sedikit satker yang membukukan secara aplikasi. Sementara itu bagi bendahara baru yang tidak pernah mendalami ilmu pembukuan maka  hal ini menjadi persoalan tersendiri. Kewajiban membuat LPJ dipenuhi dengan hanya membawa LPJ yang dibuat asal jadi. Untuk itu perlu dilakukan verifikasi terhadap LPJ yaitu dengan membandingkan saldo UP yang tertuang dalam LPJ  dengan kartu pengawasan UP, membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ  dengan saldo akhir yang tertuang dalam LPJ Bulan sebelumnya,  menguji kebenaran nilai uang  di rekening bank  yang tercantum dalam LPJ  dengan salinan rekening Koran, menguji kebenaran perhitungan (penambahan / pengurangan) pada LPJ, meneliti  kepatuhan Bendahara dalam penyetoran pajak dan penyampaian LPJ. Apabila ditemukan kesalahan atas LPJ dimaksud maka LPJ dikembalikan dan selambat-lambatnya dalam 5 hari kerja sudah disampaikan kembali ke KPPN.

Terhadap  bendahara yang terlambat menyampaikan LPJ  diberikan sanksi penundaan penerbitan SP2D atas SPM-GUP dan SPM-LS Bendahara sampai dipenuhinya kewajiban  membuat laporan pertanggungjawaban.  Kiranya dengan GKM kali ini dapat juga memberikan wawasan baru bagi teman-teman KPPN yang selama ini tidak pernah terlibat  pelaksanaan verifikasi LPJ bendahara sebagai bentuk pertanggungjawaban bendahara secara fungsional atas uang yang dikelolanya kepada Bendahara Umum Negara maka wajib bagi bendahara menyusun LPJ.

 

 

Contributor : Kasvera