PENGERTIAN DAN PENGGUNAAN BELANJA NEGARA DALAM DIPA PDF Print E-mail
Written by administrator   
Wednesday, 15 August 2012 10:49

Corner of Inspirations (Sesion 19)

 

BELANJA PEGAWAI

  1. Belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, uang makan, dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.
  2. Belanja pegawai berupa honorarium tetap hanya dipergunakan untuk pembayaran honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan.
  3. Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor-honor untuk pelaksana kegiatan yang semula disediakan dari “Belanja Pegawai : Uang honor tidak tetap” diintegrasikan ke dalam kegiatan induknya dan kode akun yang digunakan mengikuti jenis belanja kegiatan yang bersangkutan.

BELANJA BARANG

  1. Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
  2. Belanja Barang Operasional dan Non Operasional

a.  5211 (Belanja Barang Operasional):

Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satker dan umumnya pelayanan  yang bersifat internal

b.  5212 (Belanja Barang Non Operasional):

Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satker dan umumnya pelayanan yg bersifat eksternal

 

3.  Belanja barang dikelompokkan ke dalam 3 kategori belanja yaitu :

a.  Belanja Pengadaan Barang dan Jasa

Belanja pengadaan barang yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dalam laporan keuangan dikategorikan ke dalam belanja barang operasional dan belanja barang non operasional. Belanja pengadaan Jasa konsultan tidak termasuk ke dalam kategori kelompok belanja Jasa. Belanja pengadaan barang yang memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap di masukkan ke dalam kategori belanja modal yang masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai  aset tetap dan tidak dapat di kelompokkan ke dalam belanja barang.

b. Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat dan/atau kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, tetap dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan dalam laporan keuangan.

c.  Belanja Perjalanan

Belanja Perjalanan yang dikeluarkan tidak untuk tujuan perolehan aset tetap dikategorikan sebagai belanja perjalanan dalam laporan keuangan. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah RI untuk kepentingan negara. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.

 

4.   Honorarium Panitia Pengadaan

Pengadaan Aset Tetap: dikelompokkan ke  dalam Belanja Modal Pengadaan AT-nya.

Contoh: Honorarium panita pengadaan pembelian peralatan dan mesin (AT) masuk   ke dalam akun 532111. Panitia Pengadaan Barang Habis Pakai yang tidak menghasilkan aset dikelompokkan ke  dalam Belanja Honorarium Terkait Output Kegiatan (521213). Panitia pengadaan yang dibentuk untuk seluruh pengadaan apapun dan mendapat honorarium tidak berdasarkan paket pekerjaan dalam suatu satker dibebankan  pada akun 521213

 

5.  Pengadaan Sistem/Aplikasi yang dikembangkan sendiri atau kontraktual

Menghasilkan Aset Tak Berwujud dalam bentuk Aplikasi/Program dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Lainnya (536111) Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh Konsultan. Perbaikan dan pemeliharaannya yang tidak menambah nilai :  Belanja Peme- liharaan Lainnya (523119) atau Belanja Jasa Lainnya (522191)

 

6.  Pengadaan Software

Menghasilkan Aset Tak Berwujud? Dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Lainnya (536111).Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh Konsultan

7.  Honor Panitia Pengadaan Buku untuk dibagikan/disebarluaskan (per paket       pekerjaan) Dikelompokkan ke dalam Belanja Honor  yang terkait dengan Output Kegiatan     (521213)

8.  Pengadaan Inventaris Kantor = Aset Tetap

Di bawah nilai minimum kapitalisasi:Ekstrakomtabel == dikelompokkan ke dalam 521111 (Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran).

9.  Paket Meeting/Sosialisasi

a.  Dalam Kota:

Semua pengeluaran termasuk ATK,Penggandaan dan laporan, seminar kit,        spanduk, akomodasi (hotel, ruangan, kamar), uang harian, transpor dikelompokkan ke dalam akun 521219 (Belanja Non Operasional   lainnya). Di bawah nilai minimum kapitalisasi:Ekstrakomtabel == dikelompokkan ke dalam 521111 (Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran).

b.  Luar Kota:

Akun Belanja Non Operasional Lainnya (521219) untuk:

-          ATK;

-          Penggandaan dan laporan;

-          Seminar kit; dan Spanduk;

-          Uang lelah;

-          Akomodasi (hotel, ruangan, kamar, biaya penyelenggaraan); dan

-          transpor peserta lokal

Akun Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (524119) untuk:

Untuk komponen perjalanan dinas panitia dan/atau peserta yang berasal dari luar kota tempat lokasi  penyelenggaraan

10. Belanja Jasa Profesi (522151)

a.  Untuk PNS :

pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada pegawai PNS sebagai Narasumber,pembicara, praktisi, pakar dalam kegiatan yang melibatkan eselon I lain  atau instansi lain

b.  Untuk Non PNS :

pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Non PNS      sebagai Narasumber, pembicara, praktisi, pakar dalam suatu kegiatan dan bukan    kontraktual.

11. Belanja Jasa Konsultan

Pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki   dan diberikan kepada Non PNS secara          Kontraktual, tidak menghasilkan Aset Tetap/ Aset Lainnya

12. Belanja Transpor lokal:

Dibebankan pada akun Belanja Operasional lainnya (521119) atau Dibebankan pada akun Belanja Non Operasional lainnya (521219)

13. Biaya Lelang Pengadaan Barang Habis Pakai dibebankan pada akun belanja operasional   lainnya (521119) atau belanja barang non operasional lainnya.

14. Renovasi atas Gedung dan Bangunan Bukan    Miliknya

G/B tersebut milik Masyarakat atau pemerintah daerah : 526XXX (Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda).

 

BELANJA MODAL

1.  Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

2.  Aset tetap mempunyai ciri-ciri berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya relatif material.

3.  Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila

a.  Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.

b.  Pengeluaran tersebut melebihi batas minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

c.  Perolehan aset tetap tersebut di niatkan bukan untuk dijual

4.  Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

5.  Peningkatan kapsitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik mempunyai output 200 kW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 kW.

6.  Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

7.  Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada. Misalnya, penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 M2 menjadi 500 M2.

8.  Honorarium Panitia Pengadaan

Pengadaan Aset Tetap: dikelompokkan ke  dalam Belanja Modal Pengadaan AT-nya.

Contoh: Honorarium panita pengadaan pembelian peralatan dan mesin (AT) masuk ke dalam akun 532111

9.  Pengadaan Sistem/Aplikasi yang dikembangkan sendiri atau kontraktual

Menghasilkan Aset Tak Berwujud dalam bentuk Aplikasi/Program dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Lainnya (536111).

10. Pengadaan Software

Menghasilkan Aset Tak Berwujud? Dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Lainnya (536111).Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh Konsultan.

11. Honor Panitia Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan

Menambah nilai Aset Tetap Lainnya dan dikelompokkan ke dalam Belanja Modal   Lainnya (536111).

12. Pengadaan Inventaris Kantor = Aset Tetap

Bila memenuhi kriteria AT, dikelompokkan ke dalam 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin).

13. Biaya Lelang Pengadaan Aset Tetap/Aset lainnya dibebankan pada akun pengadaan asetnya (53XXX1).

14. Renovasi atas Gedung dan Bangunan Bukan    Miliknya

G/B tersebut milik Satker di lingkungan pemerintah pusat (Satker PU ataupun Satker lain): 536111, dicatat sebagai Aset Tetap Dalam Renovasi, setelah selesai agar diserahkan kepada si pemilik G/B. Proses SIMAK-BMN: Tranfer Out dari Satker pembangun dan transfer in oleh Satker  pemilik/penerima.

 

SUBSIDI

Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarkat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

 

HIBAH

Pengeluaranpemerintah  berupa transfer dalam bentuk uang, barang  atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemayarakatan serta organisasi internasional.

 

BANTUAN SOSIAL

Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk  didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan selektif. Tujuan penggunaan belanja bantuan sosial meliputi:

1.  Rehabilitasi sosial : Untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2.  Perlindungan sosial : Untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.

3.  Pemberdayaan Sosial : merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

4.  Jaminan sosial : merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

5.  Penanggulangan kemiskinan : merupakan kebijakan,program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

6.  Penanggulangan bencana : merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

BELANJA LAIN-LAIN

Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas.Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Restrukturisasi kodefikasi belanja lain-lain (58) sehingga Jenis Belanja Lain-lain menjadi:

58.  Belanja Lain-lain

  • Belanja lain-Lain Dana Cadangan
  • Belanja Lain-Lain Lembaga Non Kementerian
  • Belanja lain-Lain Jasa Pelayanan BUN
  • Belanja Lain-Lain BUN
  • Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat
  • Belanja Lain-Lain lainya

 

 

Sumber :

1.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 / PMK.06/2007

2.  Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008

3.  Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011

4.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012

5.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012

6.  Slide BAS DTSS Pelayanan Perbendaharaan Angkatan I TA.2012

Penulis : Benny Eko Supriyanto

(Penyuluh Perbendaharaan KPPN Jambi)