57 PERBEDAAN PERPRES 54 TAHUN 2010 DENGAN PERPRES 70 TAHUN 2012 PDF Print E-mail
Written by administrator   
Monday, 13 August 2012 15:20

Corner of Inspirations (Sesion 15)

 

 

Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditandatangani oleh Presiden. Dalam Perpres 70/2012 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP), penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi dalam PB/JP. Sebelumnya tercatat Perubahan Pertama atas Perpres 54 Tahun 2010 telah dilakukan tahun lalu dengan diterbitkannya Perpres No. 35 Tahun 2011 yang mencakup penambahan kriteria Penunjukan Langsung (PL) untuk pekerjaan jasa konsultan hukum (advokat) dan arbiter yang mendesak dan tidak bisa direncanakan terlebih dahulu.Perubahan yang tertuang dalam Perpres 70 tahun 2012 ini bertujuan menghilangkan bottlenecking dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat dan memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan. Perpres 70/2012 ini mulai berlaku sejak diundangkan, yakni tanggal 1 Agustus 2012. Pengadaan yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010. Demikian pula dengan perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Perpres ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak. Berikut ini ada sekitar 57 perbedaan antara Perpres nomor 54 tahun 2010 dengan Perpres nomor 70 Tahun 2012, yaitu :

1.  Tatacara Pengadaan

Pepres 54 : Tata cara pengadaan diuraikan dalam 2 set dokumen yaitu Lampiran tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah dan standar dokumen pengadaan (Standard Bidding Document/SBD).

Perpres 70 : Ditambahkan lampiran IV-c yaitu pengadaan jasa konsultansi melalui seleksi internasional.

2.  Perencanaan Pengadaan

Perpres 54 : lingkup perencanaan PA/KPA membuat rencana umum dan pembiayaan pengadaan,PPK membuat rencana (teknis) pengadaan, dan ULP membuat rencana pelaksanaan (pelelangan/seleksi) pengadaan.

Perpres 70 : Mengumumkan RUP barang/jasa pada masing K/L/I secara terbuka kepada masyrakat setelah rencana kerja dan anggaran K/L/I disetujui DPR yntuk pengadaan bersumber dari APBN sedangkan untuk pengadaan yang bersumber APBD diumumkan setelah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dibahas dan disetujui oleh pemda dan DPRD, PA pada K/L/I harus menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan mendahului tahun anggaran, dan pengangkatan dan pemebrhentian pejabat pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran

3.  Pelelangan/Seleksi sebelum tahun anggaran

Perpres 54 : Proses pengadaan dapat dilakukan setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.

Perpres 70 :  Pokja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pengadaan, Pengumuman mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum ditetapkan, dan dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA kurang dari nilai pengadaan  yang diadakan maka proses pemilihan dibatalkan dan kepada penyedia barang/jasa tidak diberikan ganti rugi.

4.  Perangkat organisasi ULP

Perpres 54 : Perangkat organisasi ULP terdiri atas Kepala, Sekretariat, Staf Pendukung dan Kelompok Kerja (Pokja).

Perpres 70 : Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan.

5.   Penetapan pemenang/penyedia oleh PA/KPA di K/L/I atau Kepala Daerah di Daerah

Perpres 54 : PA/KPA di K/L/I atau Kepala Daerah di Daerah menetapkan Paket pengadaan barang/kontruksi/jasa lainnya diatas 100 Milyar dan Jasa Konsultansi diatas 10 milyar.

Pepres 70 : Penetapan pemenang/penyedia oleh PA pada K/L/D/I.

6.   Tupoksi PPK

Perpres 54 : Menyusun dan menetapkan rencana pengadaan, tidak menetapkan pemenang, menandatangai kontrak, dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan.

Perpres 70 : Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/SPK/ surat perjanjian.

7.   Persyaratan PPK

Perpres 54 : tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

Perpres 70 : tidak menjabat sebagai PP SPM dan Bendahara kecuali PPK yang dijabat oleh PA/KPA pada Pemda.

 

8.   Persyaratan manajerial PPK

 

Perpres 54 : Pendidikan minimal S1 dan tidak ada persyaratan DP3.

Perpres 70 : Persyaratan minimal S1 dapat diganti dengan paling kurang gol.IIIa atau disetarakan dengan gol.IIIa apabila jumlah pegawai negeri yang memenuhi persyaratan terbatas.

9.   Kewajiban bersertifikat

Perpres 54 : PPK K/L/D/I bersertifikat sejak perpres ini berlaku, PPK pada K/L/D/I yang ditugaskan di UPT Pusat/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012 dan PPK pada Pemerintah Prov/Kota/Kab paling lambat 1 Januari 2012.

Perpres 70 : Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK maka persyaratan memiliki sertifikat dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

10.  Fungsi ULP

Perpres 54 : Pengadaan barang/Kontruksi/ jasa lainnya > Rp 100 jt, Pengadaan jasa Konsultansi >Rp 50 jt

Perpres 70 : Pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya > Rp 200 jt

11.  Persyaratan Kepala ULP, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan

Perpres 54 : Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat pengadaan, memiliki sertifikat, dan dilarang duduk sebagai pengelola keuangan.

Perpres 70 : Persyaratan tidak mempunyai hubungan keluarga dihapus, persyaratan sertifikasi dapat dikecualikan untuk Kepala ULP, K/L/D/I yang memilki keterbatasn PNS dapat mengangkat pegawai tetap non PNS, dan dilarang duduk sebagai PPSPM dan Bendahara.

12.  Pokja ULP

Perpres 54 : Berjumlah gasal min 3 orang dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan dapat dibantu aanwijzer.

Perpres 70 : Pengadaan barang/jasa bersifat khusus atau memerlukan keahlian khusus, tenaga ahli dapat berasal dari pegawai negeri atau swasta.

13.  Tugas Pokok dan Kewenangan Kepala ULP

Perpres 54 : belum diatur

Perpres 70 : memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP, menyusun program kerja dan anggaran ULP, mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan, membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi, melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM ULP, menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing pokja ULP,mengusulkan pemberhentian anggota pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA apabila terbukti melakukan pelanggaran/KKN, menetapkan sekretariat dan staf pendukung ULP sesuai kebutuhan.

14.  Pejabat pengadaan

Perpres 54 : melaksanakan pengadaan langsung, pengadaan barang/kontruksi/jasa lainnya < Rp 100 jt, Pengadaan jasa konsultansi < Rp 50 jt

Perpres 70 : Pengadaan langsung untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya < Rp 200 jt.

15.  Pengecualian status sebagai pegawai negeri

Perpres 54 : belum diatur

Perpres 70 : Lembaga pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai negeri, kepala ULP/anggota pokja ULP dapat berasal dari pegawai tetap bukan pegawai negeri, Kelompok Masyarakatpelaksana swakelola, kepala ULP/anggota Pokja ULP dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

16.  Persyaratan Panitia/Pejabat penerima Hasil Pekerjaan

Perpres 54 : Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

Perpres 70 : Tidak menjabat sebagai PPSPM dan bendahara

17.  Dukungan Keuangan dari bank

Perpres 54 : minimal 10% dari nilai paket untuk pekerjaan konstruksi

Perpres 70 : Untuk semua jenis pemilihan langsung/pelelangan pekerjaan konstruksi.

18.  Pengeculian persyratan kualifikasi untuk penyedia asing

Perpres 54 : belum diatur.

Perpres 70 :Pengecualian antara lain pengalaman,Perjanjian KSO, KD, dan dukungan keuangan.

19.  Ketentuan umum Rencana Umum Pengadaan

Perpres 54 : Disusun oleh PA, meliputi kegiatan dan anggaran yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri dan dibiayai dengan co-financing.

Perpres 70 : menambahkan ketentuan : PA menyampaikan kebijakan umum penetapan penggunaan produk dalam negeri dalam RUP, RUP diumumkan kembali jika ada perubahan/penambahan, RUP pada Pemda diumumkan PA setelah RKT dibahas dan disetujui bersama.

20.  Pekerjaan yang dapat diswakelolakan

Perpres 54 : Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat.

Perpres 70 : penambahan kriteria pekerjaan swakelola :pekerjaan yang operasi dan pemeliharaanya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola K/L/D/I.

21.  Metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya

Perpres 54 : Pelelangan (umum/sederhana), Penunjukan langsung,Pengadaan langsung, Sayembara/kontes.

Perpres 70 : Untuk pengadaan barang ditambahkan pelelangan terbatas.

22.  Pelelangan/seleksi sederhana dan pemilihan langsung

Perpres 54 : Untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang tidak kompleks dan bernilai < Rp 200 jt, Pasca kualifikasi, dan pengumuman min 3 hari.

Perpres 70 : Pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai < Rp 5 milyar, Pengadaan jasa konsultansi tetap < Rp 200 jt, pengumuman min 4 hari

23.  Pengadaan langsung

Perpres 54 : untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya < Rp 100 jt, kebutuhan operasional K/L/D/I, teknologi sederhana, risiko kecil, penyedia orang perorangan dan/atau badan usaha kecil.

Perpres 70 : untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya < Rp 200 jt

24.  Penunjukan langsung

Perpres 54 : Keadaan tertentu (penanganan darurat dan barang/pekerjaan khusus), Pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia tidak lagi masuk dalam kategori barang/jasa yang dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.

Perpres 70 : Ditambah kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, ditambahkan pekerjaan pengadaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

25.  Metode Pemasukan Dokumen Satu Sampul

Perpres 54 : Untuk pelaksanaan seleksi sederhana, metode evaluasi pagu anggaran dan biaya terendah, untuk seleksi konsultan perorangan dengan evaluasi kualitas.

Perpres 70 : Ditambah Prakualifikasi pengadaan barang/konstruksi.

26.  Metode Pemasukan Dokumen Dua Sampul

Perpres 54 : Tidak dapat lagi digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.

Perpres 70 : Dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan dimana penilaian teknis berpengaruh terhadap harga.

27.  Metode Pemasukan Dokumen Dua Tahap

Perpres 54 : Tidak dapat digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi, tidak ada penyetaraan teknis.

Perpres 70 : Dapat dilakuakn penyetaraan teknis jika menggunakan metode evaluasi sistem gugur.

28.  Metode Evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis

Perpres 54 : Hanya untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks.

Perpres 70 : Ditambah evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis dapat dilakukan untuk metode pasca kualifikasi jika penilaian teknis berpengaruh terhadap harga namun bukan pekerjaan kompleks.

29.  Penggunaan Prakualifikasi

Perpres 54 : Jasa konsultasni (badan Usaha), Barang/konstruksi/jasa lainnya bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum, Barang/konstruksi/jasa lainnya yangmenggunakan metode penunjukan langsung kecuali untuk penanganan darurat.

Perpres 70 :Ditambahkan pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung barang/jasa lainnya tanpa didahului dengan prakualifikasi sepanjang memenuhi prinsip-prinsippengadaan.

30.  Persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang didanai APBN

Perpres 54 : Menteri keuangan untuk kegiatan diatas Rp 10 milyar, Menteri /Pimpinan Lembaga untuk kegiatan sampai dengan Rp 10 Milyar bagi kegiatan penanaman bibit/benih, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, amakanan narapidana di LP, pengandaan pita cukai, layanan pembuangan dan jasa cleaning service.

Perpres 70 :  Menteri /Pimpinan Lembaga untuk kegiatan sampai dengan Rp 10 Milyar bagi kegiatan penanaman bibit/benih, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara/darat, makanan dan obat di rumah sakit, amakanan narapidana di LP, pengandaan pita cukai, layanan pembuangan dan jasa cleaning service, diluar pengadaan dimaksud harus disetujui oleh Menteri Keuangan, diselesaikan < 7 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.

31.  Kontrak Payung (framework agreement)

Perpres 54 : merupakan kontrak harga satuan antara pemerintah dan penyedia barang/jasa, untuk kebutuhan yang berulang, volume belum pasti, pembayaran sesuai pengukuran bersama PPK/satker dengan penyedia barang/jasa.

Perpres 70 : Kontrak harga satuan antara pejabat K/L/D/I dengan penyedia barang/jasa

32.  Tanda bukti perjanjian

Perpres 54 : Bukti pembelian sampai dengan 5 jt, Kuitansi sampai dengan 10 jt, SPK untuk barang/kontruksi/jasa lainnya sampai dengan 100 jt dan jasa konsultansi sampay dengan 50 jt, dan surat perjanjian untuk barang/konstruksi/jasa lainnya diatas 100 jt dan jasa konsultansi diatas 50 jt.

Perpres 70 : Bukti pembelian untuk barang/jasa lainnya sampai dengan 10 jt, Kuitansi untuk barang/konstruksi/jasa lainnya sampai dengan 50 jt, SPK untuk barang/konstruksi/jasa lainnya sampai dengan 200 jt dan jasa konsultansi sampai dengan 50 jt, dan surat perjanjian untuk barang/konstruksi/jasa lainnya diatas 200 jt dan jasa konsultasi diatas 50 jt.

33.  Perubahan kontrak

Perpres 54 : Dilakukan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak.

Perpres 70 : ditambahkan : ketentuan ini hanya untuk kontrak yang menggunakan kontrak harga satuan.

34.  Pemutusan kontrak

Perpres 54 : PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak antara lain bila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jsa > 5% dari nilai kontrak (50 hari kalender).

Perpres 70 : sebelum dilakukan pemutusan kontrak penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan meskipun melampaui tahun anggaran, apabila ini dilaksanakan maka penyedia dikenakan denda tapi tidak terkena sanksi Black List jika pekerjaan yang terlambat tersebut dapat diselesaikan.

35.  Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Perpres 54 : disusun dan ditetapkan PPK untuk semua metode pemilihan penyedia barang/jasa kecuali kontes/sayembara tidak perlu HPS, Diumumkan pada saat pengumuman lelalng ,menjadi batas atas penawaran untuk barang/konstruksi/jasa lainnya, disusun paling lama 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, dasar penetapan besaran jaminan penawaran bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai total HPS, dan HPS bukan sebagai dasar menentukan besaran kerugian negara.

Perpres 70 : disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi atau paling lama 28 hari kerja  sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifiksi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

36.  Sumber data HPS

Perpres 54 : Daftar biaya dari agen tunggal tidak dapat lagi digunakan sebagai sumber data HPS.

Perpres 70 : Harga pasar setempat yaitu harga barang /jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa.

37.  Persyaratan jaminan

Perpres 54 : jaminan harus dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu 14 hari dan bersifat unconditional.

Perpres 70 : PPK dapat tidak meminta jaminan pelaksanaan untuk pengadaan jasa lainnya dimana aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna barang.

38.  Penyampaian jaminan pemeliharaan

Perpres 54 : Diberikan oleh penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya setelah dilaksanakan pekerjaan dinyatakan selesai.

Perpres 70 : diberikan oleh penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan pemeliharaan.

39.  Jaminan sanggahan banding

Perpres 54 : 2 perseribu dari HPS maksimal 50 jt

Perpres 70 : satu persen (1%) dari HPS tanpa batasan maksimal.

40.  Media pengumuman Pengadaan barang/jasa

Perpres 54 : website K/L/D/I, papan pengumuman resmi, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Perpres 70 : website K/L/D/I diubah menjadi website kementerian/lembaga/ pemda/institusi.

41.  Pengumuman atas penetapan penyedia barang/jasa

Perpres 54 : website K/L/D/I , papan pengumuman resmi.

Perpres 70 : Hasil lelang/seleksi diumumkan di website K/L/Pemda/Institusi dan Portal Pengadaan Nasional, dan hasil Penunjukan langsung di website K/L/Pemda/Institusi.

42.  Unsur-unsur pengumuman hasil pemilihan penyedia

Perpres 54 : belum diatur

Perpres 70 : Terdiri dari nama paket dan nilai total HPS, Nama, NPWP, alamat, dan hasil Evaluasi Penawaran.

43.  Pengumuman

Perpres 54 : ULP mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada masyarakat setelah RKA disetujui dan DIPA/DPA disahkan.

Perpres 70 : Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada masyarakat setelah penetapan APBD, RKA K/L/I disetujui DPR. Dalam DIPA /DPA tidak ditetapkan /alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan maka prosespemilihan dibatalkan.

44.  Penetapan pemenang

Perpres 54 : dilakukan oleh Pejabat pengadaan/Pokja ULP terhadap 1 penyedia.

Perpres 70 : Pokja ULP dapat menetapkan hasil pemilihan > 1 penyedia jika perlu

45.  Sanggahan dan sanggahan banding

Perpres 54 : Sanggah ke panitia/ULP dan sanggah banding ke Menteri/Kepala Lembaga/Kepala daerah tembusan ke PPK, ULP, APIP, dan LKPP, dan sanggah banding menghentikan proses pengadaan.

Perpres 70 : hanya peserta yang memasukkan penawaran yang dapat menyampaikan sanggahan, Pimpinan K/L/Pemda dapat menugaskan pejabat untuk menjawab sanggahan banding kepada pejabat Eselon I/II K/L/D/I, sekda ata PA (Pemda).

46.  Masa sanggah dan sanggah banding

Perpres 54 : lelang/seleksi umum/sederhana dan pemilihan langsung masa sanggah kualifikasi 5 hari kerja (pra kualifikasi), Masa sanggah dan sanggah banding 5 hari kerja.

Perpres 70 : lelang/seleksi umum/sederhana dan pemilihan langsung masa sanggah dan sanggah banding 3 hari kerja.

47.  Jawaban sanggah

Perpres 54 : lelang/seleksi umum/sederhana dan pemilihan langsung jawaban sanggah 5 hari kerja dan jawaban sanggah banding 15 hari kerja.

Perpres 70 : lelang/seleksi umum/sederhana dan pemilihan langsung jawaban sanggah 3 hari kerja dan jawaban sanggah banding 5 hari kerja untuk lelang/seleksi sederhana dan pemilihan langsung sedangkan yang lainnya tetap 15 hari kerja.

48.  Besaran uang muka dalam kontrak tahun jamak

Perpres 54 : yang terendah antara 20% dari nilai kontrak tahun pertama atau 15% dari total nilai kontrak.

Perpres 70 : untuk kontrak tahun jamak PPK dapat memilih diantara kedua opsi tersebut, penyedia harus segera menggunakan uang muka sesuai rencana yang ditetapkan PPK, untuk pekerjaan konsultansi sebesar 20% (kecil dan non kecil).

49.  Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Perpres 54 : TKDN + BMP > 40% wajib menggunakan Produksi Dalam negeri, TKDN+ BMP mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri pada kementerian Perindustrian.

Perpres 70 : Paling sedikit 1 produk dalam negeri yang tercantum dalam daftar inventarisasi dengan nilai TKDN > 25% dan paling sedikit 2 produk dalam negeri yang tercantum dalam daftar inventarisasi dengan nilai TKDN < 25%

50.  Pemberlakuan Preferensi Harga

Perpres 54 : Untuk barang/jasa dalam negeri (biaya Rupiah Murni) bernilai diatas 5 Milyar.

Perpres 70 : diubah menjadi s.d 31 Desember 2013 untuk pengadaan yang bernilai > 5 milyar dan mulai 1 Januari 2014 untuk pengadaan bernilai > 1 milyar

51.  Nilai paket pekerjaan untuk usaha kecil

Perpres 54 : sampai dengan nilai 2,5 milyar jika mampu untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya.

Perpres 70 : paket dimaksud ditetapkan oleh PA/KPA, untuk pengadaan jasa konsultansi dibidang konstruksi ditetapkan oleh Menteri PU bersama LKPP.

52. E-Procurement

Perpres 54 : E-Proc dimulai 2012 untuk sebagian paket pekerjaan.

Perpres 70 : sudah diwajibkan saat ini.

53. E-Tendering

Perpres 54 : Mulai dari pengumuman pengadaan sampai pemenang dilaksanakan dengan sistem pengadaan secara elekstronik yang diselenggarakan LPSE.

Perpres 70 : Penyusunan jadwal pelaksanaan melalui e-proc berdasarkan hari kalender, batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja.

54.  E-Purchasing

Perpres 54 : Katalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP menggunakan kontrak payung untuk efisiensi biaya dan waktu.

Perpres 70 : Barang/jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP.

55.  Daftar hitam

Perpres 54 : daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.

Perpres 70 : daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD, Lembaga donor atau pemerintah negara lain.

56.  Seleksi internasional

Perpres 54 : belum diatur.

Perpres 70 : dalam hal pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai < 20 M atau pengadaan jasa konsultansi bernilai < 10 M tidak dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dalam negeri maka dilakuak melalui pelelangan internasional dan diumukan dalam web komunitas internasional, pengadaan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah dan negosiasi teknis dan biaya untuk penyedia jasa asing

57.  Pemberlakuan Perpres

Perpres 70 : berlaku sejak diundangkan 1 agustus 2012 sedangkan pengadaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan perpres 54/2010 dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada perpres 54/2010, perjanjian/kontrak yang ditandangani berdasarkan perpres 54/2010 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

Dengan perubahan ini, diharapkan percepatan penyerapan anggaran dapat terlaksana dan makin berkurangnya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa. Saat ini LKPP juga tengah menyiapkan RUU Pengadaan barang/Jasa Publik dengan tujuan memberikan kepastian hukum, mewujudkan good governance, terciptanya iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

Pesan Supriadi

Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi.

Disampaikan pada

saat Supriadi memimpin pertemuan rahasia yang dihadiri beberapa anggota Peta untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah Jepang

 

Pesan Abdul Muis
Jika orang lain bisa, saya juga bisa, mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang.
Disampaikan saat
menceritakan pengalamannya di luar negeri kepada para pemuda di Sulawesi, ketika Abdul Muis melakukan kunjungan ke Sulawesi sebagai anggota Volksraad dan wakil Serikat Islam.

 

Sumber :

1.  http://www.lkpp.go.id

2.  http://khalidmustafa.info

3.  Perpres Nomor 54 Tahun 2010

4.  Perpres Nomor 70 Tahun 2012

5.  http://tunas63.wordpress.com/2008/11/20/pesan-perjuangan-kata-mutiara-pahlawan-nasional/

 

Penulis : Benny Eko Supriyanto

(Penyuluh Perbendaharaan KPPN Jambi)

Last Updated on Tuesday, 14 August 2012 11:28