80 KEYWORDS PAHAMI PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PDF Print E-mail
Written by administrator   
Wednesday, 13 June 2012 10:31

Corner of Inspirations (Sesion 6)

 

 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagai landasan atau pedoman utama untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam peraturan tersebut sudah diuraikan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

 

Petunjuk teknis selanjutnya akan dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah atau yang sering dikenal dengan LKPP sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah bertugas untuk membantu setiap stakeholder dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

LKPP bertugas untuk menyusun kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, manual dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha, menyusun strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan SDM serta sistem pengujian kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi, bantuan, nasehat, pendapat hukum dan kesaksian ahli terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan menyusun kebijakan dan sistem pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem electronic procurement.

 

Melihat betapa pentingnya kemampuan setiap stakeholder memahami segala prosedur pengadaan barang/jasa maka Setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan/atau Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh LKPP. Ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa tersebut kadang-kadang bisa jadi momok karena sedikit yang bisa lulus, padahal kalau kita sungguh-sungguh memahami Perpres nomor 54 tahun 2010 tersebut maka ujian tersebut bisa kita lalui dengan baik dan sukses. Saya akan bagi-bagi pengalaman bagaimana memahami Perpres nomor 54 tahun 2010 tersebut. Seperti kita ketahu membaca perpres yang begitu tebal membuat kita jadi malas dan cepat mengantuk apalagi dengan bahasa hukum yang kadang-kadang harus berkali-kali dibaca untuk bisa paham.

Setelah saya pelajari betul apa yang terkandung didalam perpres tersebut ternyata ada 80 kata kunci (keywords) yang bisa dijadikan pegangan dasar, dan tentunya lebih dianjurkan untuk membaca perpres secara utuh. Berikut ini 80 kata kunci (keywords) yang ada dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 adalah :

  1. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya PADA PRINSIPNYA dilakukan melalui METODE PELELANGAN UMUM dengan PASCAKUALIFIKASI.
  2. Khusus Pekerjaan Konstruksi yang KOMPLEKS dan diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan penyedianya dilakukan dengan PELELANGAN TERBATAS.
  3. Pelelangan Umum minimal diumumkan di Website K/L/D/I, dan papan pengumuman Resmi serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
  4. Dalam Pelelangan Umum TIDAK ADA NEGOSIASI TEKNIS dan HARGA.
  5. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses PASCAKUALIFIKASI
  6. Dalam hal Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung TIDAK ADA NEGOSIASI TEKNIS dan HARGA.
  7. Pengadaan barang/Jasa Lainnya TIDAK KOMPLEKS dan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 DAPAT dilakukan dengan PELELANGAN SEDERHANA.
  8. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi TIDAK KOMPLEKS dan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 DAPAT dilakukan dengan PEMILIHAN LANGSUNG.
  9. Penunjukan Langsung dilakukan dengan NEGOSIASI TEKNIS dan HARGA.
  10. Pengadaan Langsung DAPAT dilakukan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya paling tinggi Rp100.000.000,00 (kebutuhan operasional, teknologi sederhana, risiko kecil, dilaksanakan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi).
  11. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar.
  12. PA/KPA DILARANG menggunakan metode Pengadaan langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan untuk menghindari pelelangan.
  13. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi PADA PRINSIPNYA dilakukan melalui METODE SELEKSI UMUM.
  14. Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 sampai 7 Penyedia Jasa Konsultansi.
  15. Jasa Konsultansi bersifat sederhana dan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 DAPAT dilakukan dengan SELEKSI SEDERHANA.
  16. Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 sampai 5 Penyedia Jasa Konsultansi.
  17. Metode Evaluasi penawaran untuk pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya PADA PRINSIPNYA menggunakan penilaian SISTEM GUGUR.
  18. Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang BERSIFAT KOMPLEKS DAPAT menggunakan metode EVALUASI SISTEM NILAI atau METODE EVALUASI PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS.
  19. Bukti Pembelian untuk pengadaan sampai dengan Rp5.000.000,00.
  20. Kuitansi untuk pengadaan sampai dengan Rp10.000.000,00.
  21. SPK untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp100.000.000,00 dan Konsultansi sampai dengan Rp50.000.000,00.
  22. Surat Perjanjian untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatas Rp100.000.000,00 dan Konsultansi diatas Rp50.000.000,00.
  23. Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran.
  24. ULP/Pejabat Pengadaan DILARANG menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif  serta diluar yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
  25. ULP/Pejabat Pengadaan WAJIB menyederhanakan proses kualifikasi dengan meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi TIDAK meminta seluruh dokumen yang disyaratkan KECUALI pada tahap PEMBUKTIAN KUALIFIKASI.
  26. Dalam proses prakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 hari kerja setelah diterima.
  27. Dalam pemilihan Penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya serta Konsultansi untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, PPK DAPAT menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Penyedia yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis atau Penyedia lain yang dinilai mampu.
  28. PPK menetapkan HPS barang/Jasa kecuali untuk Kontes dan Sayembara.
  29. Nilai TOTAL HPS  bersifat TERBUKA dan TIDAK RAHASIA
  30. HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
  31. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
  32. HPS digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi yag menggunakan Pagu Anggaran.
  33. HPS digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS.
  34. HPS BUKAN sebagai dasar untuk menentukan besaran KERUGIAN NEGARA.
  35. HPS disusun berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh melalui hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan.
  36. HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya Overhead yang dianggap wajar.
  37. Jaminan atas pengadaan barang/jasa terdiri dari: Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, dan Jaminan Sanggahan Banding.
  38. Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan (yang memiliki izin dari Menteri Keuangan) atau Perusahaan Asuransi  (Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan dapat digunakan untuk semua jenis jaminan.
  39. Jaminan penawaran besarnya antara 1% sampai dengan 3% dari TOTAL HPS diberikan pada saat memasukkan penawaran
  40. Janiman penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk menandatangani Kontrak.
  41. Penyedia Jasa Konsultan DAPAT diberikan UANG MUKA
  42. Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00
  43. Jaminan Pelaksanaan DAPAT diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk kontrak diatas Rp100.000.000,00.
  44. Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatangan Kontrak
  45. Jaminan pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% total HPS sebesar 5% dari nilai kontrak, harga penawaran dibawah 80% total HPS sebesar 5% dari total HPS.
  46. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah penyerahan Barng/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi atau Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak KHUSUS bagi PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA.
  47. Jaminan Pemeliharaan WAJIB diberikan oleh PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA setelah pelaksanaan pekerjaan DINYATAKAN SELESAI 100%.
  48. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui: website K/L/D/I, Papan pengumuman Resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
  49. Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa diumumkan secara terbuka dengan mengumumnkan secara luas pada: website K/L/D/I, dan Papan pengumuman resmi untuk masyarakat
  50. Dalam hal K/L/D/I menggunakan SURAT KABAR untuk mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihannya HARUS berdasarkan DAFTAR SURAT KABAR YANG BEROPLAH BESAR dan MEMILIKI PEREDARAN LUAS.
  51. Dalam proses PRAKUALIFIKASI/PASCAKUALIFIKASI, ULP/Pejabat Pengadaan TIDAK BOLEH melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Provinsi/Kabupaten/Kota
  52. K/L/D/I DILARANG melakukan Prakualifikasi massal yang berlaku untuk Pengadaan dalam kurun waktu tertentu dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau sejenisnya.
  53. Ketidakhadiran peserta pada saat Pemberian Penjelasan TIDAK DAPAT dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
  54. Penyedia Barang/Jasa DAPAT mengubah, menambah dan/atau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
  55. Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa DILARANG melakukan tindakan POST BIDDING.
  56. Sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembusakan kepada PPK, PA.KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang.
  57. ULP WAJIB memberikan jawaban tertulis atas semua  sanggahan paling lambat 5 hari kerja setelah surat sanggahan diterima.
  58. Sanggahan Banding disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.
  59. Pengajuan sanggahan Banding WAJIB menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding
  60. Sanggahan Banding harus dijawab paling lambat 15 hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.
  61. Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi.
  62. Jaminan Sanggahan Banding  ditetapkan sebesar 2‰ (dua perseribu) dari total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00.
  63. Dalam hal sanggahan Banding dinyatakan BENAR, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.
  64. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan SALAH, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintah ULP untuk melanjutkan proses pengadaan
  65. Dalam hal sanggahan banding  dinyanatakan benar, jaminan sanggahan banding dikembalikan kepada penyanggah
  66. Dalam hal sanggahan banding  dinyatakan salah, jaminan sanggahan banding disita dan disetorkan ke Kas Negara/Daerah.
  67. ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta, dan seleksi gagal apabila peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 untuk seleksi umum  atau kurang dari 3 untuk seleksi sederhana.
  68. PA/KPA/PPK/ULP DILARANG memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan gagal.
  69. PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan tidak ada sanggahan dari peserta, sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
  70. Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBK harus diterbitkan paling lambat 6 hari kerja setelah pengumuman penetapanpemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.
  71. Dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 hari kerja setelah semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang.
  72. Penandatangan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan.
  73. Para pihak menandatangani kontrak setelah penyedia barang/jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ
  74. Penandatangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.
  75. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrakawal; dan tersedia anggarannya.
  76. Uang muka DAPAT diberikan kepada Penyedia barang/Jasa dengan ketentuan untukusaha kecil paling tinggi 30% dari nilai kontrak dan untuk non kecil paling tinggi 20% dari nilai kontrak
  77. Besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai YANG PALING KECIL diantara 2 pilihan yaitu 20% dari nilai kontrak tahun pertama atau 15% dari nilai kontrak.
  78. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen pengadaan dan/atau perubahan Dokumen pengadaan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan kontrak.
  79. PPK DAPAT memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahn Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% dari nilai kontrak.
  80. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa maka jaminan pelaksanaan dicairkan; sisa uang muka harus dilunasi oleh penyediabarang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan, penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar Hitam.

 

 

Mudah-mudahan 80 keywords tersebut dapat membantu para stakeholder paling tidak sebagai bahan informasi tambahan untuk memahami Perpres Nomor 54 tahun 2010. Akhirnya, saya ingin menyampaikan sesuatu hal “ Jangan membenarkan yang biasa tapi biasakanlah yang benar”. ( kalimat tersebut pernah saya baca di sebuah minimarket depan Pasar Sanggeng-Manokwari Prov.Irian Jaya Barat tahun 2003 dan sampai dengan saat ini sebagai sumber inspirasi saya dalam memberikan bimbingan/konsultasi kepada Satuan Kerja ).

 

 

Penulis : Benny Eko Supriyanto

Last Updated on Wednesday, 13 June 2012 10:47